Dalam rangka meningkatkan pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP), Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD). Rapat tersebut dilaksanakan pada Selasa 10 Februari 2026 Jam 14:00 WITA bertempat di RUANG TGR Lantai 3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian indikator MCP Kabupaten Soppeng sekaligus menyusun langkah strategis percepatan pemenuhan target pada masing-masing area intervensi. MCP merupakan instrumen pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Kabid Anggaran menyampaikan pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran daerah, serta kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi bagian dari penilaian MCP. Ia menekankan perlunya konsistensi dalam penginputan data serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna meningkatkan nilai MCP Kabupaten Soppeng.
Sementara itu, Kabid PAD memaparkan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui penguatan sistem pemungutan, peningkatan pengawasan, serta pembaruan data wajib pajak. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Di sisi lain, Kabid BMD menyoroti aspek pengelolaan barang milik daerah, khususnya terkait penatausahaan, inventarisasi, dan pengamanan aset. Menurutnya, tertib administrasi dan validitas data aset menjadi kunci dalam memenuhi indikator MCP pada area pengelolaan BMD.
Rapat berlangsung dengan diskusi aktif dan penyampaian masukan dari masing-masing bidang. Seluruh peserta sepakat untuk memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh indikator MCP dapat dipenuhi secara optimal.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan capaian MCP sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
